Wacana Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Dikelola Oleh Departemen Perhubungan

Oleh   Tri Wibowo

Sebagai  orang awam  yang kurang mengerti hukum nampaknya saya harus mulai berpikir bukan dengan logika hukum melainkan harus berpikir dengan logika fungsional. Berawal dari banyaknya kekecewaan teman-teman dekat saya yang hampir 90% kecewa dengan penyelenggaran pembuatan SIM yang saat ini diselenggarakan oleh Kepolisian RI. Kekecewaan mereka bukanlah kekecewaan atas pelayanan yang diberikan namun kekecewaan atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan sebuah SIM baru. Uniknya dari semua teman saya besarnya biaya yang harus dikeluarkan selalu berbeda-beda. Jauh berbeda dari harga resmi yang dikeluarkan. Saya tidak akan membahas megenai besar-kecilnya biaya pembuatan SIM karena hal itu hanya sang pembuatlah yang tahu berapa biaya yang ia harus keluarkan.

Dalam logika hukum pembuatan SIM oleh kepolisian adalah benar adanya karena bagaimanapun dasar hukum suatu kebijakan publik tentunya akan kuat apabila sudah disahkan oleh DPR, tidak ada satu orang pun yang bisa menggugatnya, sekalipun ia adalah seorang presiden. Masalahnya adalah sebuah produk hukum yang disahkan oleh DPR haruslah berdasarkan azas kepatutan dan azas fungsional, karena akan sangat berbahaya apabila sebuah UU telah disahkan tetapi sangat merugikan dan tidak populer di masyarakat. Hal ini justru akan sangat merugikan bangsa karena akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik kepada para wakilnya dan pemerintah yang berkuasa.

https://i0.wp.com/yudiworld.com/wp-content/tiket%20pesawat%20murah.jpg

Departemen perhubungan sebagai pengelola perhubungan darat, laut dan udara tentunya sangat berkompeten dalam semua hal yang menyangkut dengan semua masalah yang menyangkut perhubungan dari masalah perizinan, lalu lintas, SDM dan infra struktur. Sementara polisi sebagai aparatur negara bidang keamanan tentunya juga berkompeten dalam keamanan di semua bidang termasuk dalam hal perhubungan darat, laut dan udara. Dari fungsi dua aparatur negara di atas telah jelas posisi masing-masing aparatur.

https://i1.wp.com/wb5.itrademarket.com/pdimage/64/2117364_marinehull.jpg

Kembali ke masalah SIM, apakah surat izin pilot, pelaut, pengendara kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh kepolisian ?. Dalam logika berpikir saya tentunya jawabannya adalah “tidak’ karena kepolisian adalah mempunyai titik berat pada pengamanan sedangkan kompetensi adalah wilayah tugas departemen perhubungan. Dengan kata sederhana bisa dijelaskan SIM harus dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, tetapi polisi mengawasi dan berhak menindak penyalahgunaan SIM tersebut dengan alasan keamanan seperti mengendarai melebihi batas kecepatan. Pelanggaran diajukan kepengadilan. Apabila terbukti bersalah akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum ini nantinya menjadikan dasar pencabutan SIM oleh departemen perhubungan. Dari sini jelas terlihat esensi dari fungsi masing-masing aparatur negara, kompetensi diserahkan kepada departemen terkait, keamanan diserahkan kepada kepolisian.

https://i1.wp.com/newsimg.bbc.co.uk/media/images/44250000/jpg/_44250035_french_afp_416b.jpg

Yang lebih penting lagi adalah, siapapun yang mengelola pembuatan SIM kendaraan bermotor ini tentunya harus menyadari esensi dari pelayanan publik yang dibiayai oleh pajak dari rakyat. Artinya apabila rakyat masih merasakan keberatan atas mahalnya biaya pembuatan SIM berarti pelayanan publik belum berjalan, masih sebatas pelayanan komersil. Palayanan publik harus terlihat jelas di sini seperti sekolah gratis, berobat gratis termasuk SIM gratis. Bukankah semua sudah dibiayai pemerintah ; belanja (gaji) pegawai, sarana prasarana (peralatan) bahan baku (ATK) semua sudah dibiayai pemerintah. Apalagi yang kurang ?

Tanpa bermaksud mendeskreditkan pihak-pihak yang berwenang, marilah kita semua menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi semua ini bisa terlaksana dengan legalitas yaitu Undang Undang. Ujung-ujungnya kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat yang ‘mulia’. Di manakah kalian ???  (Tri Wibowo).

About 3wibowo

Indonesian
This entry was posted in DPR, Korupsi, Negara, Pilot, PNS, Polisi, Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s